Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi, meminta agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak mengurangi anggaran tunjangan sertifikasi guru meskipun anggarannya dipangkas sebesar Rp 8 triliun.
Menurutnya, tunjangan guru merupakan kebutuhan fundamental dan bentuk penghargaan negara terhadap peran guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan pada pos lain, tetapi tunjangan sertifikasi guru harus tetap diberikan tanpa pemotongan.
Pemerintah diketahui melakukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga pada 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun, termasuk sektor pendidikan. Kemendikdasmen mengalami pemotongan sebesar Rp 8,035 triliun, sementara anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berkurang Rp 22,5 triliun.
Gus Hilman memahami upaya efisiensi pemerintah di tengah tantangan ekonomi, namun ia mengingatkan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Menurutnya, keberhasilan Indonesia Emas 2045 bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan yang baik.
Ia menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak guru di daerah menerima gaji yang sangat minim, bahkan di bawah Rp 300 ribu per bulan, sehingga tunjangan sertifikasi guru menjadi sangat krusial.
“Jangan sampai para guru yang telah berjuang mencerdaskan bangsa tidak mendapatkan apresiasi dari negara,” tegasnya.
